Bisnis Indonesia Online » Umum » Hukum

Senin, 11/08/2008 18:14 WIB

"Tegakkan hukum beri efek jera koruptor"

oleh : Ratna Ariyanti

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Bisnis.com): Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk penyelesaian seluruh kasus korupsi tanpa tebang pilih, lebih menciptakan efek jera dibandingkan dengan pemberian seragam bagi para koruptor.

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengatakan ide pemberian baju khusus untuk pelaku tindak pidana korupsi harus diperhitungkan secara komprehensif. "Yang penting menurut saya, tegakkan Undang-Undang tanpa pilih kasih, itu jauh lebih baik daripada meributkan soal seragam atau tidak seragam. Yang penting semua orang yang ada kaitan dengan kasus korupsi diproses tanpa pilih kasih," tutur Andi, saat ditemui seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, siang tadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin mengatakan pada prinsipnya semua pimpinan KPK tidak ada yang berkeberatan dengan rencana penggunaan baju khusus koruptor tersebut, tetapi hingga kini belum ada keputusan dari pimpinan soal realisasinya. Tujuan penggunaan baju khusus itu, menurut Jasin, adalah untuk memberikan efek jera dan menimbulkan budaya malu terhadap koruptor.

Andi menentang wacana pemberian seragam bagi para terdakwa kasus korupsi yang tengah menjalani persidangan. Berdasarkan Undang-Undang, terpidana yang menghadiri persidangan harus menjaga ketertiban. "Di persidangan orang harus tertib. Kalau di pengadilan UU-nya harus tertib, pengacaranya pakai toga, hakimnya pakai toga," kata Andi.

Untuk seragam yang dikenakan para tahanan terkait kasus korupsi, Andi menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang melakukan penahanan, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Departemen yang dipimpinnya, tutur Andi, hanya mengatur perihal narapidana. "Kalau sudah jadi narapidana itu kewenangan 100% di Depkumham."(yn)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com