Bisnis Indonesia Online » Umum » Hukum

Rabu, 24/09/2008 16:18 WIB

Indeks korupsi terdongkrak kinerja pajak dan BC

oleh : Irsad Sati & Tri D. Pamenan

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Bisnis.com): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai membaiknya peringkat indeks persepsi korupsi di Indonesia banyak dibantu oleh membaiknya kinerja aparat pajak dan bea cukai.

Sementara di bidang peradilan masih perlu perbaikan serius karena dari 12 negara yang disurvei oleh suatu lembaga ternyata kinerja peradilan Indonesia berada pada posisi paling buncit. "Saya mencari tahu kenapa persepsi ini berubah. Tentu saudara mengikuti dinamika dan langkah KPK [dalam pemberantasan korupsi], tapi ada yang menarik. Menurut satu sumber, kinerja dari jajaran perpajakan dan bea cukai juga bertambah baik. Ini cermin dari birokrasi [yang membaik]," ungkapnya di Jakarta, hari ini.

Dia menambahkan perbaikan kinerja kedua bidang itu terlihat pada peningkatkan penerimaan negara dari pos keduanya secara signifikan. Hanya saja, Presiden tidak menyebutkan lebih jauh statistik peningkatan tersebut dalam bentuk angka-angkanya.

Menurut dia, kaitan kinerja kedua sektor itu dengan indeks persepsi korupsi itu sudah betul sehingga pemerintah akan terus berupaya meningkatkan lagi prestasinya. Yudhoyono menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan upaya perbaikan hingga bisa mencapai peringkat puncak. "Tapi disadari itu tentu perlu upaya keras agar bisa berhasil," katanya.

Terkait dengan penegakan hukum kasus korupsi, Presiden menegaskan tidak akan mengintervensi dan menghalagi proses hukum terhadap siapapun. "Permintaan saya kepada aparat hukum agar menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh, adil bagi semua. Tidak ada yang perlu dilindungi. Saya memberi contoh untuk tidak menghalangi proses hukum menyangkut pihak yang punya kedekatan keluarga, pemerintahan, dan perkawanan [dengan dirinya]."

Menurut dia, dirinya harus berkali-kali menyatakan semua proses hukum terhadap siapapun harus tetap jalan. Dia menilai di negara manapun bisa jadi ada ekses dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, tetapi tindakan pemberantasan tidak boleh berhenti. Selain itu, Menurut Yudhoyono, pemerintah senang terhadap perkembangan penilaian yang diberikan Transparansi Internasional, tetapi yang paling penting lagi adalah mulai terlihatnya hasil nyata dari upaya gigih pemberatasan korupsi yang dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini.

"Berkali-kali saya sampaikan pemberantasan korupsi, membikin sistem bersih, membangun birokrasi yang responsif, akuntabilitas, dan transparan itu perlu waktu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun," ungkapnya.(yn)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com