JAKARTA (bisnis.com): Persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK tahun ini meningkat masing-masing 2,06% 2,42% dan 1,27%.

Mungin Eddi Wibowo, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), mengatakan tingkat kelulusan sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri.

"Dari tahun ke tahun tingkat kelulusan naik. Padahal tingkat kesulitan soalnya juga ada peningkatan. Ini artinya tingkat kompetensi siswa semakin meningkat dan lebih baik dari tahun ke tahun," kata Mungin saat jumpa pers hasil UN 2009 di Gerai Informasi dan Media (GIM) Depdiknas hari ini.

Tingkat kelulusan UN untuk SMP/Mts meningkat 2,06% dari 92,76% tahun lalu menjadi 94,82% pada 2009. Nilai rata-rata naik 0,46 dari 6,87 pada 2008 menjadi 7,33 tahun ini dengan jumlah siswa 3.437.117 orang.

Pada tingkat SMA/MA, persentase kelulusan naik 2,42% dari 91,32% tahun lalu menjadi 93,74% pada tahun ini. Rerata nilainya naik tipis 0,04 dari 7,21 tahun lalu menjadi 7,25 tahun 2009 dengan jumlah 1.517.013 siswa.

Jumlah siswa SMK yang lulus mencapai 706.832 orang dengan tingkat kelulusan naik 1,27% dari 92,58% tahun lalu menjadi 93,85% tahun ini. Rerata nilai naik 0,34% dari 7,10% pada tahun lalu menjadi 7,44 tahun ini.

"Kenaikan tersebut disebabkan semangat belajar siswa, semangat mengajar guru dan tanggung jawab kepala sekolah lebih baik," kata Mungin didampingi Burhanuddin Tola, Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Depdiknas dan Djemari Mardapi, ketua penanggungjawab UN yang juga salah satu ketua BSNP.

Menurut Mungin, tingkat kelulusan sekolah swasta umumnya lebih unggul dibandingkan dengan sekolah negeri. Tingkat kelulusan SMA untuk sekolah negeri hanya 91,36%, sedangkan swasta mencapai 95,14%. Pada tingkat SMP, sekolah negeri tingkat kelulusannya 94,66%, swasta mencapai 95,3%.

Keberhasilan para siswa dalam UN, katanya, disebabkan perubahan sistem pengiriman kisi-kisi soal ke daerah-daerah. Jauh sebelum pelaksanaan UN, seluruh sekolah di Indonesia sudah disiapkan dengan mendistribusikan gambaran soal UN.

Burhanuddin mengatakan program data base UN formatnya dibuat oleh Balitbang Depdiknas dan diisi datanya di tingkat kabupaten, provinsi maupun sekolah.

"Jika dalam pelaksanaannya ternyata ada sejumlah siswa yang tidak mendapat nilai maka data yang kosong itu adalah kekeliruan di tingkat daerah ketika mengisi format," ujarnya. (tw)