Bisnis Indonesia Online » Umum » Internasional

Kamis, 08/05/2008 13:30 WIB

RI minta bencana Myanmar tak dipolitisasi

oleh : Antara

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

NEW YORK (Antara): Indonesia, yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, meminta dunia internasional untuk tidak melakukan politisasi bencana angin topan di Myanmar dengan membawa masalah itu ke DK PBB.

"Kita menolak argumentasi seperti itu. Untuk membahas masalah bencana alam, forumnya bukan di Dewan Keamanan. Jangan dipolitisasi," tegas juru runding Indonesia di Dewan Keamanan, Marty Natalegawa, yang juga Wakil Tetap RI untuk PBB.

Berkaca kepada sejumlah pengalaman yang dihadapi Indonesia saat mengalami bencana, termasuk tsunami 2004, Marty mengatakan kemungkinan besar kesulitan dunia luar untuk menyalurkan bantuan ke Myanmar disebabkan sulitnya kondisi di lapangan.

"Sangat mungkin bahwa hambatan penyaluran bantuan bukan karena alasan politis, tapi karena kompleksnya kondisi di lapangan. Janganlah negara-negara menafsirkan kesulitan teknis sebagai wujud ketidakseriusan Myamar," katanya.

Myanmar, pada 10 Mei dijadwalkan mengadakan referendum untuk menentukan undang-undang dasar setelah sekian lama ditekan masyarakat internasional untuk melakukan demokratisasi.

Namun belum ada kepastian apakah pemungutan suara 10 Mei itu akan diundur atau tidak sehubungan dengan bencana alam angin topan dahsyat itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta pemerintah Myanmar untuk mempermudah kedatangan para utusan lembaga internasional yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam topan Nargis yang melanda Myanmar pada 2-3 Mei lalu.

Melalui juru bicaranya, Mari Okabe, di Markas Besar PBB, New York, Rabu, Ban Ki-moon menganggap saat ini situasi yang dihadapi rakyat Myanmar pascabencana topan tersebut tergolong kritis, sehingga membutuhkan bantuan segera.

"Melihat demikian besarnya bencana, Sekjen mengimbau Pemerintah Myanmar untuk tanggap terhadap dukungan dan solidaritas dari dunia internasional dengan memudahkan kedatangan para pekerja kemanusiaan serta izin masuk bagi bantuan yang berdatangan," kata Okabe.

Di saat yang sama, Sekjen menyatakan menyambut baik adanya berita pada hari Rabu yang mengatakan para pejabat badan bantuan PBB akan diizinkan masuk pada Kamis (7 Mei) ke Myanmar, untuk menaksir mengenai bantuan dan upaya penanganan pascabencana yang perlu diprioritaskan.

Ban menyatakan kekhawatirannya melihat jumlah korban yang demikian besar.

Menurut data yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar, jumlah korban tewas telah mencapai 22.000 orang dan lebih dari 41.000 lainnya masih hilang.

Perkiraan awal yang disebutkan dalam pernyataan pers Ban Ki-moon mengatakan jumlah warga yang kehilangan rumah akibat topan Nargis mencapai 1 juta orang.

Ada pun menurut kalangan media yang mengutip para pejabat AS di Myanmar mengatakan jumlah korban tewas telah mencapai 100.000 orang.

Di Dewan Keamanan PBB pada Rabu, sempat muncul gagasan dari sejumlah negara anggota agar masalah bencana Myanmar dibahas di Dewan Keamanan, terutama soal kesulitan yang konon dialami sebagian kalangan internasional untuk menyalurkan bantuan ke negara yang dipimpin oleh junta militer itu.

Dewan Keamanan PBB, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, saat ini terdiri dari lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap.

Anggota tetap yang juga memiliki keistimewaan hak veto terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China, sementara anggota tidak tetap mencakup Indonesia, Belgia, Italia, Kroasia, Kosta Rika, Libya, Panama, Vietnam, Afrika Selatan, dan Burkina Faso.

Namun pada hari yang sama argumentasi untuk membawa bencana Myanmar ke Dewan Keamanan tersebut akhirnya patah.(er)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com