Bisnis Indonesia Online » Umum » Sosial
Kamis, 27/03/2008 16:30 WIB
Desentralisasi belum sentuh ekonomi rakyat
oleh : Kwan Men Yon
MAKASSAR (Bisnis): Setelah sekitar delapan tahun bergulir, desentralisasi atau otonomi daerah (otda) dinilai belum menyentuh pengembangan ekonomi yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas.
Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan perhatian selama ini lebih banyak terserap ke desentralisasi dalam bidang politik, administrasi dan fiskal.
Akibatnya, esensi desentralisasi cenderung menjadi sempit, yaitu hanya pembagian kekuasaan kepada elit di daerah yang tanpa sadar telah mengabaikan persoalan utama peningkatan kesejahteraan rakyat.
"APBD terkesan diperlakukan sebagai anggaran pemda, bukan anggaran daerah. Padahal desentralisasi itu intinya adalah daerah menciptakan ekonomi lokal yang berdaya saing secara regional dan nasional," kata Bambang.
Menurut dia, maraknya aksi pemekaran daerah belakangan ini justru berdampak negatif secara ekonomi karena skala ekonomi masing-masing daerah ikut mengecil. (tw)
bisnis.com
Berita Lain
- Presiden bertemu sejumlah menteri
- Eskalator tiba-tiba berhenti, 11 orang cedera
- Perawat akan gelar aksi damai di DPR
- Banyak perda memicu potensi korupsi
- Sragen terapkan efisiensi layanan publik
- Program penanganan KDRT kurang diminati
- Diskusi di UI akan hadirkan gay dan lesbian
- Yusril: Ahmadiyah bisa dinyatakan non-Islam
- Wapres: SKB diperlukan untuk cegah bentrokan
- Anton dipromosikan jadi Kapolda Kalsel
Komentar
#1 - Desentralisasi harus dibarengi dengan sumber daya daerah yang kapabel
Saya meyakini, desentralisasi tidak akan berhasil apabila daerah tersebut tidak mempunyai sumber daya yang cukup kapabel. Apakah sumber daya yang kapabel? Faktor manusia di daerah tersebut harus siap membangun sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh dunia Internasional pada umumnya. Kita melihat ada beberapa negara di dunia yang berhasil dalam menerapkan sistem ini, didukung oleh faktor SDM yang lebih dari memadai. Selain itu faktor manusia yang jujur dan berintegritas tinggi sangatlah diperlukan. Selama ini terdapat gap (jurang) yang begitu tinggi antara sumber daya manusia di daerah dan di pusat, hal inilah yang harus dijembatani secepatnya dengan menerapkan sistem campur (mixed) antara daerah dan pusat. Setelah berhasil diterapkan barulah pusat lepas dalam keikutsertaan menerapkan sistem campur ini. Faktor lain adalah pemahaman yang cukup jauh antara pusat dan daerah. Apakah mungkin Pusat akan memberikan pola penerapan otonomi ekonomi, politik dan juga kebijakan umum yang harus diterapkan setiap daerah masing-masing. Mungkin pola bisa berbeda tetapi tujuan haruslah sama. Hal ini bisa tergantung kepada situasi geografi, budaya, dan keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia di setiap daerah. Yang perlu diterapkan secara mutlak sama adalah mungkin penerapan otonomi administrasi, dikarenakan penerapan yang sama, jelas-jelas memberikan dampak pengurangan biaya dan jauh lebih efisien. Kalau desentralisasi ujung-ujungnya hanya menciptakan raja-raja kecil di daerah, dikhawatirkan adalah terpuruknya ekonomi di daerah tersebut. Saya meyakini semua tergantung kepada SDM di daerah masing-masing
Widjaja Buana Thajeb - Sydney/Australia @ 29/03/2008 - 04:47 WIB dari 202.7.166.170 (syd-pow-pr8.tpgi.com.au)